1.  Prof. Dr. dr. H. AzruL Azwar, MPH, selaku KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA,  berkedudukan di  Jalan  Medan  Merdeka Timur nomor 6, Jakarta 10110, berdasarkan Keputusan Musvawaitih Nasional Gerakan Pramuka Nomor:   05/MUNAS/03 dan pengukuhan Presiden Repubik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka nomor 1 Tahun 2004, tanggal 26 April 2004, oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1.            Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemilik:

a. Tanah Seluas 472.403 m2 (empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga meter per segi) berdasarkan sertifikat Hak Pakai nomor 1 Tahun 1974 tanggal 11 Juli 1974, Surat ukur nomor 39/560/1974 tanggal 13-6-1974.

b. Mengurus segala perjanjian yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.

c.  Menyediakan modal investasi untuk pembangunan.

d. Memberikan kontribusi dana setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA untuk kepentingan operasional Gerakan Pramuka sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh).

e. Prasarana dan sarana Buperta yang selama ini secara ekonomis bersifat produktif terkena proyek pengembangan Sentra Usaha, diberikan kompensasi (dalam bentuk fisik dan finansial) kepada PIHAK PERTAMA yang secara  rinci dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal ini penilaiannya dilakukan oleh ahli penilai (appraisal) independen.

f. Memasarkan bangunan yang dibangun, baik itu mengontrakkan dan atau menyewakan bangunan serta dapat bekerja sama membangun bidang tanah sesuai site plan dengan Pihak Ketiga dan status tananh tetap milik PIHAK PERTAMA.

g. Bangunan yang dikontrakan dana atau bangunan yang disewakan serta tanah yang dibangun bekerja sama dengan pihak ketiga, tidak boleh melebihi ketentuan masa waktu penunjukkan atau kerjasama ini.

h. Karyawan PIHAK KEDUA diutamakan yang berasal dari karyawan Kwarnas Gerakan Pramuka setelah melalui pelatihan.

i. Membayar honorarium tim pengawas yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.

j. Manajemen pengelolaan dan operasional sepenuhnya ditangan PIHAK KEDUA dengan pengawasan Tim Pengawas yang dibentuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
BESARNYA KOMPENSASI

Sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak, maka PIHAK  KEDUA memberikan konstribusi dana sebagai kompensasi atas bidang tanah kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus juta rupiah) per bulan sejak kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani.

b. Pembayaran kompensasi sebagaimana tersebut pada huruf a, Pasal ini, dilakukan dengan mentrasfer ke rekening Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus (BRI KCK) Sudirman, dengan nomor rekening 0206-01-000056-30.8

c. Dana yang diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA pada huruf a Pasal ini adalah biaya yang dikeluarkan PIHAK KEDUA sebagai biaya kompensasi atas penggunaan tanah milik PIHAK PERTAMA, dan uang yang diterima PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

d. Nilai kontribusi pada huruf a Pasal ini ditinjau setiap 5(lima) tahun disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PENGELOLAAN

Jangka waktu pengelolaan oleh Pihak Kedua mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tanggal 14 Maret 2006, yaitu selama-lamanya 30(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PENYEWAAN
BANGUNAN ATAU LAHAN

1.  Jangka  waktu penyewaan bangunan atau lahan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tanggal 14 Maret 2006, yaitu selama-lamanya 30  (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

2.  Perpanjangan waktu penyewaan bangunan atau lahan diutamakan kepada para penyewa yang menambah Dana Abadi Kwarna Gerakan Pramuka dan dibayar dimuka. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak. Perhitungan keuntungan akan dituangkan lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11
KODE ETIK

Pengelola wajib tunduk kepada Kode Etik Kehormatan Pramuka dengan tidak membuka usaha Night Club, Panti Pijat dan Perjudian serta hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
PERJANJIAN

Nota Kesepaktan ini akan ditingkatkan dalam suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.

Pasal 13
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perijinan lengkap dan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dibuat dihadapan Notaris.

Pasal 14
TANGGAL PENGOPERASIAN

Tanggal pengoperasian untuk fasilitas yang dibangun tersebut pada Pasal 4(empat) ditentukan tanggal pertama terhitung sejak selesainya pembangunan dan akan dituangkan dalam berita Acara  Pengoperasian yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 15
SANKSI

1.  Kedua belah pihak menjamin bahwa dengan etika baik dan didorong oleh rasa saling mempercayai, segala sesuatu yang diperjanjikan terutama kewajiban masing-masing pihak akan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

2.  Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyalurkan kontribusi dana sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 7 (tujuh), maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari dana yang harus diserahkan untuk setiap hari keterlambatan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari dan untuk selebihnya denda keterlambatan dihitung dengan kenaikan 10 kali lipat untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, demikian seterusnya.

Pasal 16
STATUS TANAH DAN ASET

Selama masa waktu penunjukan ini berlaku, status tanah tidak berubah dan tetap berstatus Hak Pakai KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 1 Tahun 1974 tanggal 11 Juli 1974, Surat ukur nomor 39/560/1974 tanggal 13-6-1974 dan Hak Pakai nomor 2 Tahun 1974 tanggal 11 Juli 1974, Surat ukur: Kutipan sebagian dari peta Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 27-4-1974, Sertifikat Hak Pakai nomor 1 Tahun 1978, Gambar situasi nomor: 1/715/1978 tanggal 14-6-1978 dan Hak Pakai nomor 00007 Tahun 2000, Surat Ukur nomor: 1140/HARJAMUKTI/2000 Tanggal 12-10-2000.

Pasal 17
ASURANSI DAN FORCE MAJEURE

1.  Semua bangunan wajib diasuransikan dan biayanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

2.  Dalam hal ini terjadi Force Majeure yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan  ketentuan perjanjian, maka segala akibat yang ditimbulkan kedua belah pihak akan dibicarakan secara musyawarah.

3.  Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kontrol para pihak khususnya, manusia pada umumnya antara lain:

a.     Bencana alam.
b.     Pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan peledakan.
c.      Perang

Pasal 18
JAMINAN

1.  PIHAK PERTAMA menjamin selam kesepakatan ini berlaku dan atau berlangsung tetap terikat secara penuh untuk melaksanakan kewajibannya dan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak meskipun terjadi pergantian Pimpinan dan atau Pengurus dan atau perubahan Anggaran Dasar dan atau struktur organisasi intern PIHAK PERTAMA dalam tubuh KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA.

2.  PIHAK KEDUA menjamin selama perjanjian ini berlaku dan atau berlangsung PIHAK KEDUA akan tetap terikat secara penuh untuk melaksanakan kewajibannya dan kesepakatan ini tidak dapat dibatalakan secara sepihak meskipun terjadi pergantian pengurus, perubahan Anggaran dasar dan struktur pemegang saham.

Pasal 19
PERUBAHAN PENGURUS

1.  Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau perubahan Pengurus/Pimpinan pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.

2.  Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau perubahan Pengurus/Pimpinan pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA  wajib memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 20
DOMISILI HUKUM

Pada prinsipnya setiap perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan Mufakat, dan bila hal ini gagal mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap di kantor Keapniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 21
BERAKHIRNYA PENUNJUKKAN

Kerjasama ini akan berkahir setelah lewatnya waktu yang ditetapkan pada Pasal 8 (delapan) Kesepakatan ini.

Pasal 22
PERJANJIAN

Hal-hal terperinci akan dituangkan kedalam perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 23
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani kedua belah pihak di Jakarta dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing pihak memiliki 1(satu) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.